Politik Kartel & Kecurangan Pilkadal Cagub. Jatim 2013

Politik Kartel
Dalam filsafat atau ilmu politik, sebenarnya wacana politik kartel bukan merupakan hal baru. John Atkinson Hobson, seorang ekonom Inggris liberal-kiri, pernah memperkenalkan konsep kartel-ekonomi modern sebagai tanggapan terhadap situasi ekonomi antara 1902 dan 1938. Lalu, ada pula Karl Kautsky, pakar demokrasi sosial, yang sejak 1912 menyebutkan bahwa negara-negara besar, seperti Inggris dan Jerman, pernah membentuk kerja sama sebagai ”negara kartel” demi memenangi Perang Dunia II.

Sedangkan konsep partai kartel pertama dimunculkan pada 1992 oleh Peter Mair dan Richard S. Katz dalam beberapa karya mereka, antara lain dalam “Changing Models of Party Organization and Party Democracy”. Konsep partai kartel merujuk pada kehadiran partai politik sebagai sarana kerja sama atau “kolusi” berbagai pihak demi meraih kekuasaan atau melanggengkan kekuasaan yang sudah diraih. 

Kemudian gagasan di atas dipertegas oleh Daniel Katz dan Peter Mair pada 1995, yang mencermati fenomena munculnya partai-partai baru yang disebut sebagai partai kartel. Partai kartel semula merupakan partai massa. Partai massa kerap tersingkir dalam kontes politik yang disebut pemilu karena idealismenya untuk mewujudkan cita-cita politik, yakni ”bonum commune”. Namun, dalam perjalanan waktu, idealisme itu terjebak pragmatisme, sehingga mereka mau melakukan koalisi dengan partai penguasa demi mewujudkan politik kekuasaan dari penguasa yang sedang berkuasa.

Read More

Politik Uang Kembali Kotori Pilkadal Gub. Jatim 2013

....Mereka menawarkan saya Rp. 500 juta dan jumlahnya terus naik dari hari ke hari hingga Rp. 4 miliar.....

Kelanjutan sidang dugaan pelanggaran kode etik oleh KPU Provinsi Jawa Timur kembali digelar di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP).

Ketua Umum DPP Partai Kedaulatan/PK Denny Cillah yang dihadirkan sebagai saksi mengungkapkan bahwa adanya upaya penjegalan Khofifah Indar Parawansa dan Herman S. Sumawiredja untuk tidak diloloskan di Pilgub Jawa Timur.

"Pada 13 Juni yang lalu, ketika saya mau menelepon, mendadak terdengar suara rekaman yang isinya skenario kita (PK) lari dari (mendukung) Khofifah-Herman ke incumbent. Ketika saya mendengarkan, ternyata suara Sekjen yang berbicara tentang dana Rp 20 miliar. Semua terekam tanpa saya ketahui," pungkasnya.

Read More

Sistem Pilkadal Lahirkan Pemimpin Amburadul??

Dewan Pembina Lembaga Sosial Masyarakat Indonesia Corruption Watch (ICW) Teten Masduki menilai masyarakat saat ini telah jenuh terhadap pelaksanaan pemilu kada. 

"Kejenuhan itu nampak dari minimnya partisipasi pemilih dalam rangkaian pemilihan kepala daerah di berbagai tempat belakangan ini," ujar Teten. 

Menurut dia, angka golput pada Pemilihan Gubernur Jabar 2008 mencapai 35 persen dari total pemilih. 

"Di beberapa daerah yang baru melakukan pemilihan kepala daerah pun sama, bahkan jumlahnya semakin tinggi. Misalnya di Kota Bekasi yang ikut memilih hanya 48 persen dari DPT. Itu membahayakan demokrasi di Indonesia," katanya. 

Read More

Benang Merah Kisruh Pilkadal Bangkalan

Kondisi Kota Bangkalan, jelang pelaksanaan Pemilihan Bupati pada Rabu (12/12/2012), terus memanas. Pendukung pasangan calon Bupati Imam Buchori dan calon Wakil Bupati Zaenal Alim (Imam-Zain), kecewa dengan keputusan KPU Bangkalan yang mencoret idolanya.

Sehingga Senin (10/12/2012) kemarin pun sempat terjadi rusuh di kota itu. Pendukung Imam-Zaen mengepung kantor KPU Bangkalan dan Panwas Bangkalan. Dua kantor itu pun dirusak. Wajah kota di sebagian ruas jalan juga berantakan.

Penyebab marahnya pendukung Imam-Zaen ini lantaran KPU mencoret pasangan itu agar tak ikut Pilbup Bangkalan. Awalnya, ada gugatan dari Partai Persatuan Nasional (PPN) yang sebelumnya bernama Partai Persatuan Daerah (PPD). Partai ini menggugat KPU Bangkalan melalui PTUN Surabaya karena merasa tak mendukung pasangan yang sebelumnya menempati nomor urut 1.

Read More