....Mereka menawarkan saya Rp. 500 juta dan jumlahnya terus naik dari hari ke hari hingga Rp. 4 miliar.....
Kelanjutan sidang dugaan pelanggaran kode etik oleh KPU Provinsi Jawa Timur kembali digelar di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP).
Ketua Umum DPP Partai Kedaulatan/PK Denny Cillah yang dihadirkan sebagai saksi mengungkapkan bahwa adanya upaya penjegalan Khofifah Indar Parawansa dan Herman S. Sumawiredja untuk tidak diloloskan di Pilgub Jawa Timur.
"Pada 13 Juni yang lalu, ketika saya mau menelepon, mendadak terdengar suara rekaman yang isinya skenario kita (PK) lari dari (mendukung) Khofifah-Herman ke incumbent. Ketika saya mendengarkan, ternyata suara Sekjen yang berbicara tentang dana Rp 20 miliar. Semua terekam tanpa saya ketahui," pungkasnya.
Diketahui, Denny Cillah selaku ketua umum PK menyatakan dukungan ke Khofifah-Herman, tapi Sekjen PK memilih merapat ke Soekarwo-Saefulloh (Karsa). Hal serupa terjadi di kasus Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI) yakni ketua umumnya mengarah ke Khofifah-Herman, tapi Sekjennya mendukung Karsa. PK memiliki suara 0,50 persen dan PPNUI bermodal suara 0,24 persen.
Denny menjelaskan pihaknya juga ditawari sejumlah uang oleh pihak dari parpol pendukung incumbent dan orang-orang incumbent. "Tiba-tiba antara 14-21 Mei saya mendapat serangan gencar dari parpol-parpol pendukung dan orang-orang incumbent. Mereka menawarkan saya Rp. 500 juta dan jumlahnya terus naik dari hari ke hari hingga Rp. 4 miliar," jelasnya.
Sebelumnya, KPU Jatim diduga tidak netral dalam proses pendaftaran bakal cagub-cawagub dengan memberikan kelonggaran waktu kepada pasangan petahana tapi kepada pasangan Khofifah-Herman tidak diberikan keleluasaan. Tim kuasa hukum Khofifah-Herman memiliki bukti bahwa ada pernyataan anggota KPU Jatim yang menyatakan pendapat bersifat mendukung pasangan tertentu.
Sidang berlangsung di ruang sidang DKPP Jakarta dengan dihadiri pihak pengadu dan teradu. Sidang kali ini untuk kedua kalinya digelar dengan pengadu dari bakal pasangan calon Khofifah-Herman. Agenda sidang ialah mendengarkan pernyataan saksi yang antara lain menghadirkan masing-masing ketua umum dan sekjen DPP PK dan PPNUI.
Anggota Majelis Sidang terdiri atas Nur Hidayat Sardini, Saut Hamonangan Sirait, Valina Singka, Ida Budhiati, Nelson Simanjuntak, dan diketuai Jimly Asshiddiqie. Sidang berikutnya dilanjutkan pada Senin (29/7) pekan depan. Ketua DKPP Jimly Jimly Asshiddiqie mengatakan dari pihak KPU Jawa Timur akan menghadirkan saksi ahli.
"Sidang tadi belum menghadirkan saksi dari pihak teradu. Makanya, tadi kami menanyakan ke pihak teradu, apakah dirasa sangat perlu? Tetapi mereka memutuskan perlu, ya sudah kami memberikan kesempatan," ucapnya.
Saksi Ungkap Politik Uang Soekarwo
Mantan Ketua DPW Partai Matahari Bangsa (PMB) Jawa Timur Syafrudin Budiman mengaku didekati dan diberi sejumlah uang oleh Soekarwo yang maju sebagai calon gubernur sekaligus petahana dalam Pemilu Gubernur Jawa Timur 2013.
Syafrudin mengaku pertama kali diundang Soekarwo yang difasilitasi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jawa Timur dalam forum silaturahim pada 4 Januari 2013. Namun, Syafrudin dan anggotanya tidak hadir.
Itu diungkapkan Syafrudin dalam sidang lanjutan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait pelanggaran kode etik yang diadukan pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Herman S terhadap KPU Jawa Timur.
"Sekitar seminggu saya diundang lagi ke kantornya dan ketemu ajudannya, Karsali, lalu dikasih uang Rp15 juta. Dia bilang ini uang silaturahim dari Pakde Karwo. Saya tanya ke dia, ternyata tanpa perlu tanda terima," ungkap Syafrudin saat bersaksi di DKPP, Jakarta, Jumat (26/7).
Syafrudin menyebutkan setelah pertemuan itu ada pertemuan kedua dengan 22 partai politik nonparlemen yang dikoordinasikan Jaelani. Namun, ia tidak hadir. Jaelani ialah koordinator Asosiasi Partai Nonparlemen (APNP) Jawa Timur dan Ketua DPD Partai Barnas yang mendukung Pakde Karwo-Saefullah Yusuf.
Menurutnya, tiap parpol mendapat guyuran dana Rp15 juta. Sebesar Rp2 juta di antarnya disumbangkan. "Sekitar Februari ada pertemuan lagi, tapi saya diminta koordinasi dulu dengan APNP. Saya enggak mau membangun komunikasi politik yang diperantarai. Saya mendengar teman-teman menerima Rp20 juta," katanya.
Sejak saat itu, Safrudin mengaku tidak berhubungan lagi dengan APNP. Jaelani juga sempat meminta Syafrudin tidak mengungkap hal itu. (metronews.com)
0 Comments
