Buku Putih PDIP mendadak jadi topik bahasan menarik para pengamat politik dan ekonomi seiring sikap calon presiden terpilih dalam Pilpres 2014 Joko Widodo alias Jokowi untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).
Jokowi bersikukuh harga BBM harus naik kendati Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) jelas menyatakan bahwa kini tak tepat waktunya untuk menaikkan harga BBM seperti kehendak Jokowi. Sikap itu tentu saja didukung oleh sebagian politikus PDIP yang mendukung Jokowi, serta media massa yang sejak Pilpres 2014 lalu menjadi saluran propaganda Jokowi-JK.
Di tengah hiruk pikuk pemberitaan terkait pro dan kontra kehendak Jokowi itu, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf, sebagaimana dikutip Kantor Berita Antara mengingatkan PDI Perjuangan soal buku Postur APBN-P 2013 Pro Desa Versi PDI Perjuangan: Sikap Fraksi PDI Perjuangan terhadap Usulan APBN-P versi Pemerintah yang pernah diterbitkan partai berlambang banteng moncong putih itu. Buku yang belakangan disebut “buku putih PDIP” itu pun jadi sorotan.
Anggota DPR dari Fraksi PKS, Aboe Bakar Al-habsy menyindir inkonsistensi PDIP merespon kenaikan harga BBM bersubsidi pemerintahan Jokowi-JK.
Aboe teringat ada Buku Putih karya Fraksi PDIP yang disebar saat Sidang Paripurna DPR pada 30 Maret 2012, saat menolak rencana pemerintahan SBY-Boediono menaikkan harga BBM bersubsidi. Buku tersebut berisi sejumlah argumentasi PDI Perjuangan menolak kenaikan harga BBM dan memberikan sejumlah opsi solusi.
"Kita juga teringat dengan Buku Putih, sebuah gagasan PDIP untuk mengelola postur anggaran tanpa menaikkan harga BBM," kata Aboe dalam keterangan pers rilisnya, Selasa (18/11/2014).
Saat itu, para anggota DPR dari Fraksi PDIP sangat vokal menolak dan menilai tidak perlu pemerintahan SBY menaikkan harga BBM bersubsidi. Bahkan, sebagian dari mereka menangis saat melakukan aksi walk out dari Sidang Paripurna.
Aboe mengatakan fraksi partainya merasa kehilangan teman seperjuangan. "Dulu dengan PDIP kami konsisten menolak kenaikan harga BBM. Bahkan saat pembahasan APBN pada tahun 2012 Fraksi PDIP sampai Walk Out untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Kami sangat mengapresiasi perjuangan itu. Tapi, sepertinya saat ini kawan kami itu tak ada lagi," tuturnya.
Aboe masih ingat, saat itu Fraksi PDIP melalui Buku Putihnya menyatakan, kenaikan harga BBM sebagai langkah pemerintah untuk menutupi kegagalan dalam mengurus penerimaan negara sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi sehingga pertumbuhan ekonomi melambat.
"Namun, kenapa saat berkuasa sekarang buku putih itu dilupakan," ujarnya.
Aboe berharap pemerintahan Jokowi-JK menerapkan isi Buku Putih yang dahulu pernah dianjurkan PDIP ke SBY itu. Apalagi, harga minyak mentah dunia anjlok tajam, dari patokan harga APBN 2105 sebesar 105 Dolar AS/barel turun hingga 75 Dolar AS/barel.
"Bukankah seharusnya lebih mudah mengimplementasikan buku putih tersebut, sehingga tak perlu menyengsarakan rakyat dengan menaikkan harga BBM," ujarnya.
"Lantas ke manakah buku putih tersebut ?" katanya.
 |
| "Buku Putih", 1001 Solusi Anti BBM Naik |
Senada denga Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat, Andi Nurpati, bahwa kenaikan harga BBM tidak tepat dilakukan saat ini.
“Mengingat harga minyak dunia justru turun ke angka 80 sedangkan biaya yang disiapkan 105, rakyat semakin dibebani dengan pasti akan naik harga-harga. Makanan,pakaian, transportasi, apalagi baru aja tahun 2013 BBM dinaikkan, tahun ini
gas dan TDL jg naik, maka kenaikan.harga BBM saat ini semakin menyulitkan rakyat,” kata Andi di Gedung DPR RI, Senayan.
Menurutnya, DPR harus meminta penjelasan Pemerintah terkait kenaikan harga BBM, pemerintah juga wajib menjelaskan kepada publik kenapa harga BBM naik di saat harga minyak dunia sedang turun dan APBN kita juga cukup.
“Konsep buku putih yang diagung-agungkan PDI Perjuangan selama ini tidak digunakan saat ini (ada apa?). Mengingat, PDI Perjuangan menolak kenaikan harga BBM tahun lalu, meski harga minyak dunia naik,” kata Ramadhan Pohan. Rupanya, Ramadhon penasaran dengan peran Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputeri, yang tutup mata terhadap kepediahan rakyat kecil di daerah-daerah menghadapi harga-harga naik.
SBY menaikkan harga BBM apabila harga minyak dunia naik, SBY juga beberapa kali menurunkan harga BBM di saat harga minyak dunia turun,” kata dia.
“Nah, sekarang ini Jokowi alias pemerintahan Jokowi jadi aneh, harga minyak dunia turun, tapi menaikkan harga BBM. DPR harus meminta pertanggung jawaban dan penjelasan pemerintah. DPR juga harus pertanyakan dana kartu-kartu pemerintah: pintar, sehat, kesejeahteran keluarga, baik biaya cetak maupun dana yang digelontorkannya,” jelasnya.
Sumbernya dari mana dan kapan disetujui DPR, karena APBN/P 2014 masih bahasan pemerintahan SBY.
0 Comments
