Berita tertangkap-tangannya ketua MK dan 4 orang lainnya membuat terkejut banyak orang, namun bagi saya sendiri sama sekali berita itu tidak mengguncangkan. Mengapa? Sebab peristiwa itu hanyalah urutan atau giliran dari rentetan penangkapan oleh KPK yang memang sudah harus terjadi. Sebetulnya sudah jadi rahasia umum bahwa iklim dari pemerintahan dan sistem kelembagaan pemerintahan di Negara kita ini memberi peluang dan bahkan menyuburkan kebiasaan buruk korupsi.
Ketika disebut sebagai rahasia umum, itu bukan berarti hanya kabar burung dan desas-desus, namun sebetulnya adalah fakta-fakta nyata, yang saking banyaknya, sampai-sampai tak ada satu kekuatanpun yang bisa mengatasinya. Kebiasaan buruk ini sudah mendarah daging di tubuh lembaga-lembaga Negara, sampai-sampai terlontar kata sulit mencari figur pemimpin yang bersih. Selama ini kasus yang terendus sudah banyak sekali, kerugian Negara juga sudah bisa dihitung, trilyunan rupiah. Ada fakta angkanya, bisa disebut jumlahnya, mustahil tentunya kalau itu tidak ada koruptornya, atau ada uang nyasar tak bertuan?
Yang jadi masalah selama ini hanyalah bahwa tidak ada yang bisa menangkap basah para maling uang Negara ini. Tidak ada yang bisa menangkap tangan para pencuri berdasi ini. Faktanya di DPR ada, di TNI/POLRI ada, di Kejaksaan juga ada dan tentu saja di pemerintahan/ lembaga eksekutif mulai dari yg tertinggi sampai yang terendah dan kali ini giliran MK, nanti pasti akan ada lagi, namanya saja hanya soal menunggu waktu. Yang cukup menarik untuk disimak di sini adalah: Baru pilkada sekelas kabupaten saja sudah bisa melibatkan ketua MK, tidakkah ini sebuah tanda bahwa yang lebih besar dari itu masih ada lagi ? Saya yakin, tidak ada yang tidak tahu rahasia negara ini. Tetapi yang tahu, ternyata memilih untuk tidak memberi tahu, karena mereka terlibat di dalam perkara-perkara itu. Jika mereka bersih, tidak terlibat tetapi tahu, rasanya tak mungkin mereka tidak memberi-tahu atau terutama melaporkannya kepada KPK. Ah, tetapi mungkin memang tidak ada yang tahu, kalau begitu biarlah KPK saja dengan mobil hantunya yang nanti harus menangkap basah mereka. Sebab indikasi-indikasinya cukup banyak dan tidak bisa dianggap angin lalu.
Salah satu indikasi bahwa banyak maling di lembaga-lembaga itu terlihat dari keengganan hampir semua dalam mendukung dan membantu KPK. Jika semua benar-benar bersih dan anti korupsi, mustinya KPK segera dibesarkan, tak hanya di pusat, tetapi juga di daerah-daerah. Indikasi lain ada pada ketidak-beranian melakukan transparansi harta kekayaan pribadi secara langsung. Jokowi-Ahok dan beberapa pejabat baru, yang mulai terlihat dedikasinya memerintah demi kesejahteraan rakyat bisa menjadi voluntir dalam hal ini. Sebab sesungguhnya siapa yang bersih, jujur dan benar tidak akan takut membuat transparansi seperti itu. Tetapi tak apalah, sebab KPK akan semakin tak terbendung. Sepak terjang KPK tiada lawan sepadan lagi. Karena benteng terakhir konstitusipun sudah bobol juga oleh serangan virus maling. Artinya KPK menjadi satu-satunya tumpuan harapan rakyat untuk menemukan duit yang dicuri dan mengembalikannya untuk kepentingan rakyat, bukan kepolisian dan bukan kejaksaan. KPK terlahir karena kebutuhan mendesak, karena tergerogotinya uang rakyat oleh para tikus maling. Perangkat lacak uang KPK tidak akan ada yang bisa melawan dan tentu saja daya endus mereka juga makin terlatih. Semua hanya menunggu giliran, karena sudah menjadi rahasia umum bahwa di mana-mana ada uang dimaling. Jika ada uang hilang, berarti pasti ada malingnya.
Mungkin sebutan maling malah lebih berefek lebih ketimbang koruptor, yang malah terkesan elit. Kalau disebut koruptor, tampaknya mereka tenang-tenang saja, malah masih banyak yang bisa tersenyum. Coba kalau disebut maling, hati mereka masih bisa tenangkah? Coba dites: Anas Urbaningrum adalah maling. Andi Malangrangeng juga maling, kata-katanya, anak babe juga maling. Sementara mereka masih selamat, hanya karena tidak tertangkap basah saja oleh KPK. Maling-maling yang lain sudah duluan dilapaskan oleh KPK kayak Angelina, Nazarudin; banyak gubernur, bupati juga maling. Eh ketua MK jadi penadah duit malingan di pilkada salah satu kabupaten di Kalimantan. Nah, kalau di penggede-penggedenya saja maling semua, jangan-jangan rakyatnya juga maling? Tapi, kemungkinannya kecil, karena rakyat akan sulit mencuri uangnya sendiri, sedang yang bisa dan biasa mencuri uang rakyat adalah mereka yang menjadi wakil dan pemimpin rakyat. Nah lho!!
Tapi tak apa-apa. Bersiap-siap sajalah siapapun yang selama ini telah mempermainkan kepercayaan rakyat dan berniat mau mengkhianati amanat penderitaan rakyat. Silakan bernegosiasi atau bertransaksi serah-terima uang suap atau uang hasil maling di manapun, kapanpun, jam berapapun, karena mobil KPK akan tiba-tiba membuatmu terkejut, karena tahu-tahu sudah ada di sana. Konon, di tahun 2008-2009 saja, banyak pejabat sudah cemas bila melihat mobil KPK lewat. Ya, mobil KPK akan terus menghantui para maling uang rakyat. Boleh percaya boleh tidak, mobil ini bisa mendeteksi uang tunai dalam jumlah besar, yang sedang nyasar atau keluar dari tempat yang seharusnya. Jadi kalau mau maling, pakailah kartu bank, biar aman dari mobil hantu KPK…he he.
Salam KPK: Salam Indonesia Baru.
(Sumber: http://hukum.kompasiana.com)
(Sumber: http://hukum.kompasiana.com)
0 Comments
