Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengajak Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk melakukan koalisi partai Islam. Hal itupun mendapatkan tangggapan dari Partai Amanat Nasional (PAN).
"PAN, PKB dan PPP memang sangat mungkin untuk berkoalisi lagi. Selain karena basis massa yang berdekatan, para pimpinan ketiga parpol ini juga secara personal sangat akrab, terutama para Ketumnya," kata Wakil Ketua Umum PAN Drajad Wibowo ketika dikonfirmasi, Selasa (12/11/2013).
"Gampangnya, ketiga partai ini sudah amat sangat saling mengenal, baik secara kelembagaan maupun individual. Chemistry sudah sangat bagus," kata Drajad
Drajad mengatakan hal itu menjadi bahan dasar yang kuat. Namun, wacana koalisi tersebut menyimpan catatan. Drajad menjelaskan pertama koalisi itu bergantung pada hasil Pemilu legislatif dan bagaimana dinamika antar parpol pascapileg nanti.
"Jadi sekarang pendekatan antar parpol lebih kepada membangun silaturrahim. Semua parpol masih akan menunggu hasil pileg sebelum memutuskan berkoalisi dengan siapa," ujar Drajad.
Drajad menuturkan pihaknya sangat terbuka berkoalisi dengan semua partai, serta tidak mendikotomikan Partai Islam dengan Partai Nasionalis. Menurutnya, hal Itu dikotomi yang tidak relevan sama sekali.
Ia juga mengungkapkan hal paling krusial yakni harus dibangun terlebih dahulu kesepahaman mengenai Indonesia.
"Bagaimana yang akan kita bangun bersama. Perbedaan pandangan itu wajar, tapi visi besarnya harus sama-sama disepakati," ujarnya.
Untuk itu, Drajad mengatakan PAN intensif bersilaturrahim dng semua parpol dan komponen masyarakat non-parpol. "Jangan sampai nanti menjadi koalisi pragmatis atau "pokok e koalisi" saja," imbuhnya.
Sementara Wasekjen PAN Teguh Juwarno mengatakan ajakan simpati PPP. harus disikapi secara positif. Sebab hal itu memperkuat komunikasi politik antar partai dalam memikirkan persoalan-persoalan kebangsaan harus terus digiatkan. "Namun demikian hasil pemilu legislatif akan sangat menentukan bangunan koalisi yang akan terbentuk nantinya," kata Teguh.
(Wangsit politik via tribunnews.com)