Indonesia Disadap, Apa Kerja BIN?
Kerja Badan Intelijen Negara (BIN) tengah disorot setelah telepon seluler Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) disadap oleh intelijen Australia. Banyak pihak mulai meragukan kerja BIN.
Padahal BIN mempunyai mempunyai alat canggih serta struktur organisasi yang kuat. Lembaga nonkementerian Indonesia ini juga memiliki Deputi Bidang Luar Negeri. Tugasnya adalah melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan dan operasi intelijen bidang luar negeri.
BIN juga memiliki Deputi Bidang Kontra Intelijen. Tugasnya melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan dan operasi kontra intelijen.
Benarkah BIN tidak tahu jika telepon seluler SBY disadap? "BIN tahu, cuma langkah-langkahnya kan tertutup, kita tahu tujuh KBRI disadap, BIN tahu tapi yang menginformasikan bukan intelijen. Jadi semakin kita tahu informasi jika kita disadap," kata pengamat intelijen Wawan Purwanto kepada merdeka.com, Selasa (19/11).
Menurutnya, BIN juga memiliki alat canggih dalam mendukung kerja intelijen. Harga alat itu pun mahal, mencapai ratusan miliaran.
"Alat-alatnya terkini. Harganya ratusan miliar. Alat BIN sudah dimodifikasi dan diubah sandi-sandinya oleh Lemsaneg (Lembaga Sandi Negara)" ujarnya.
Dalam dunia intelijen, sadap-menyadap antar negara itu sudah hal biasa. Tapi ia yakin hasil penyadapan tak akan mendapat data utuh karena sebuah negara pasti memiliki data pengaman tersendiri.
"Sadap-menyadap itu biasa dan seluruh dunia tak lepas dari potret satelit. Maka 90 persen rahasia itu terbuka, sedangkan yang 10 persen tertutup dan gak bakal dibuka ke publik," katanya.
Penyadapan yang dilakukan oleh intelijen elektronik Australia (Defence Signals Directorate/DSD) terkuak setelah dibocorkan oleh Edward Snowden. Ia adalah mantan kontraktor Badan Keamanan Nasional (NSA) Amerika Serikat.
Selain SBY, telepon Wapres Boediono dan mantan Wapres Jusuf Kalla juga disadap.
Australia Remehkan Indonesia
Berita penyadapan intelijen Australia terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan beberapa pejabat lain yang dilansir surat kabar the Guardian kemarin masih dianggap angin lalu oleh pihak Australia.
Bahkan Perdana Menteri Australia Tony Abbott menolak untuk mengomentari tuduhan bahwa badan intelijen Australia telah menyadap komunikasi Presiden SBY pada 2009.
Abbott mengatakan kepada parlemen Australia bahwa semua pemerintahan mengumpulkan informasi dan semua pemerintahan tahu bahwa setiap negara mengumpulkan informasi, tetapi dia tidak akan memberikan komentar terkait insiden yang dituduhkan itu, seperti dilansir situs zdnet.com, Senin (18/11).
"Pemerintah Australia tidak pernah berkomentar pada masalah intelijen tertentu, ini telah menjadi tradisi lama kedua pemerintahan terkait kepercayaan politik, dan saya tidak bermaksud untuk mengubah itu pada hari ini," kata Abbott.
Abbott mengatakan bahwa tugas pertamanya adalah untuk melindungi warga Australia dan memajukan kepentingan nasional, dan karena itu dia tidak akan menyimpang dari tugasnya.
Sementara itu profesor hukum dari Universitas Sydney, Simon Butt, ikut berkomentar soal penyadapan yang dilakukan negaranya terhadap Presiden dan sejumlah pejabat di Indonesia. Sepengetahuan dia, penyadapan tersebut bukan masalah penting bagi masyarakat negeri Kanguru itu.
"Tapi masyarakat di sana (Australia) melihat isu ini sebagai isu hubungan antar dua negara. Tidak terlalu signifikan, memang ini isu hangat di sejumlah media, tapi buat kami oh okay," kata Simon Butt di hotel Royal Kuningan, Jakarta, Senin (18/11).
Menurut Butt masih banyak isu lain yang menjadi perhatian masyarakat Australia. "Masih banyak yang harus diperhatikan seperti imigrasi, ekonomi, dan lainnya. Jadi ini ke arah masalah yang berisiko dan harus diselesaikan kedua negara," tutup dia.
Diketahui, berdasarkan dokumen Edward Snowden, pembocor rahasia Badan Keamanan Amerika (NSA), menunjukkan intelijen Australia telah menyadap pembicaraan telepon SBY selama 15 hari di bulan Agustus 2009. Data itu berasal dari Agen Intelijen Elektronik Australia (Defence Signal Directorate sekarang berubah menjadi Australia Signals Directorate).
Tidak hanya itu, berdasarkan laporan tersebut, penyadapan juga ditujukan bagi pejabat dan orang dekat SBY, seperti Ani Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono, mantan Wapres Jusuf Kalla, Juru Bicara Presiden Dino Patti Djalal dan Andi Mallarangeng.
Selain itu Australia juga menyadap Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa, Menko Ekuin Sri Mulyani, Menko Polhukam Widodo AS, dan Menteri BUMN Sofyan Djalil. (sardem on merdeka)
0 Comments
