Rangkuman Penjelasan Mahfud MD dan Greg Barton dalam mengungkapkan FAKTA seputar pelengseran GUS DUR oleh DPR/MPR RI, diskusi hari Jumat, 4 Januari 2012: (tweet dari Alisa Wahid - Putri Gus Dur)
Prabowo Nyarkub di Makam Bung Karno
Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto berziarah ke makam Sukarno di Blitar, Jawa Timur, Ahad (22/12). Saat berziarah, Prabowo ditemani sedikitnya dua kompi kader Gerindra untuk memberikan penghormatan kepada pahlawan nasional tersebut.
Wasekjen Partai Gerindra, Sudaryono yang ikut mendampingi Prabowo menjelaskan, kegiatan nyekar di makam Bung Karno adalah rangkaian acara Prabowo di Blitar. Setelah sebelumnya bertemu dengan Bupati Blitar Herry Nugroho.
Caleg P3 Merampok Nasabah Bank
Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan malu dengan ulah salah seorang calegnya yang merampok nasabah bank di Tuban, Jawa Timur. Indra Kusuma yang berusia 36 tahun itu bahkan terungkap merupakan otak dari komplotan perampok yang berasal dari luar Pulau Jawa.
“Bagaimana mau menjadi wakil rakyat kalau merampok begitu? Ini memang sangat keterlaluan,” kata Ketua DPP PPP Dimyati Natakusumah di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat 29 November 2013. PPP akan segera memecat caleg yang bersangkutan.
Dimyati mengatakan partai politik terkadang amat lemah dalam menyeleksi rekam jejak para calon anggota legislatifnya. “Orang gampang sekali direkrut masuk partai,” kata dia.
Indonesia Dalam Cengkeraman Operator Telekomunikasi Asing
Pembangunan infrastruktur dan penciptaan pasar di industri telekomunikasi membutuhkan investasi yang tidak sedikit, sedangkan pemodal lokal kurang bisa menanggungnya, maka wajar, berkat kekuatan modal yang dimiliki, kini hampir semua operator seluler, baik Telkomsel, Indosat, XL, Tri, dan Axis dikuasai oleh asing.
Anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Nonot Harsono menilai dengan penguasaan asing yang besar, Telkomsel dan Telkom tak bisa lagi mengklaim sebagai paling merah putih.
Berdasarkan laporan keuangan operator, saat ini nilai kapitalisasi pasar Telkomsel mencapai USD24 miliar atau sekitar Rp 240 triliun. Artinya, dengan menguasai 35 persen saham Telkomsel, nilai kapitalisasi saham Singtel mencapai USD 8 miliar atau Rp 80 triliun.
Berapa Jam Rontokan Situs Australia?
Perang siber antara Indonesia dan Australia sedang memanas. Sejumlah situs pemerintah Australia rontok diduga karena serangan peretas Indonesia. Setelah tiga situs intelijen Australia diretas, kemarin situs polisi federal australia (http://www.afp.gov.au/) lumpuh oleh peretas yang tergabung dalam Indonesia Security Down Team.
Tak hanya polisi federal, peretas Indonesia juga sempat menumbangkan http://www.rba.gov.au/, situs milik bank sentral Australia. Seperti dikutip ABC, kedua institusi ini telah membenarkan server mereka jebol. Namun, seluruh situs itu kini telah pulih.
Berapa jam sebetulnya waktu yang dibutuhkan untuk membobol situs-situs pemerintah Australia? Lantaran diserbu oleh Indonesia Security Down Team yang tergabung dalam Anonymous Indonesia, beberapa situs tumbang hanya dalam beberapa jam. Kelompok ini terdiri dari 500 hingga seribu hacker. Mereka secara bersamaan menyerang satu situs yang sama.
Tetangga Tukang Intip
Cara Australia Sadap Indonesia
Komunikasi Indonesia selama ini disadap Singapore Telecom (SingTel), operator telekomunikasi milik pemerintah Singapura. Singtel yang memiliki 35 persen saham di Telkomsel ini disebut oleh Edward Snowden, intelijen AS yang menjadi whistleblower, memfasilitasi akses bagi badan-badan intelijen yang mencakup telepon dan lalu lintas internet.
Demikian informasi yang disampaikan Sydney Morning Herald, Jumat (22/11). Media Australia itu menyebutkan, apa yang dilakukan SingTel adalah bagian dari kemitraan antara badan-badan intelijen negara, yang meluas ke rekan Inggris dan Amerika, untuk memanfaatkan kabel serat optik bawah laut yang menghubungkan Asia, Timur Tengah dan Eropa (SEA-ME-WE).
SEA-ME-WE-3 merupakan kabel serat optik telekomunikasi bawah laut yang selesai pada tahun 2000 dengan panjang 39.000 km.
Menurut SMH yang dikutip juga dari IndoICT, berdasarkan data dari intelijen Australia didapat informasi bahwa Singapura bekerja sama dalam mengakses dan berbagi komunikasi yang dibawa oleh kabel SEA-ME-WE-3 kabel. Badan nasional Australia juga mengakses lalu lintas kabel SEA-ME-WE-3 yang mendarat di Perth.
Dengan kabel yang melintasi Asia Tenggara, Timur Tengah dan Eropa Barat, maka hampir semua negara yang dilintasi dalam posisi tidak aman. Pasalnya, selain Singapura dan Australia, Inggris dan Amerika pun mendapat informasi penting hasil penyadapan. Praktik ini disebut-sebut sudah berjalan hingga 15 tahunan.
Program penyadapan yang dilakukan untuk memanen data dari email, pesan instan (instan messaging), telepon password dan sebagainya, yang dilakukan dari lalu lintas data melalui kabel serat optik bawah laut diketahui berkode sandi TEMPORA. TEMPORA merupakan program intersepsi yang dimotori Inggris melalui Government Communications Headquarters (GCHQ).
Selain itu, kabar mengejutkan mengenai penyadapan yang terjadi di Indonesia juga disampaikan harian The Australian. Media ini menuliskan bahwa pemerintah Australia juga menyadap satelit Palapa milik Indonesia. Pihak yang diduga menyadap adalah Australian Signals Directorate (ASD), salah satu direktorat di Kementerian Pertahanan Australia yang bertanggung jawab atas signals intelligence (SIGNIT).
Informasi mengenai penyadapan satelit ini diungkap Des Ball, professor dari Australian National University's Strategic and Defence Studies Centre. Dalam artikel itu, Satelit Palapa disebut-sebut sebagai sasaran kunci penyadapan yang dilakukan Australia.
Sebelum mencuat soal penyadapan satelit Palapa, surat kabar Australia Sidney Morning Herald pada 29 Oktober 2013 juga mengabarkan adanya penyadapan yang dilakukan pemerintah AS terhadap pemerintah Indonesia. Bahkan bukan hanya Jakarta, AS juga disebut-sebut menyadap semua negara di Asia Tenggara lainnya.
Kebocoran data diduga dari alat sadap hibah Australia
Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring telah memastikan hanya aparat penegak hukum (APH) yang berwenang melakukan penyadapan, yang meliputi Gate Way KPK, Kepolisian, Kejaksaan, BIN dan BNN. Namun begitu, Pengamat Telematika Heru Sutadi justru mengkritisi akan potensi kebocoran informasi bisa jadi berasal dari APH.
Menurut Heru yang juga Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, justru yang harus segera dilakukan pemerintah adalah menghentikan sementara koneksi sadap dari APH ke operator telekomunikasi. Sebab ditengarai penyadapan oleh Australia terhadap Indonesia dilakukan melalui sejumlah alat yang dihibahkan ke pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, Heru mendesak untuk mengevaluasi alat yang dihibahkan tersebut.
Menurut catatan lembaganya, penyadapan yang dilakukan Australia ke sejumlah elite pemerintah Indonesia pada 2009 lalu, melalui alat intersepsi yang dihibahkannya ke Detasemen Khusus (Densus) 88 pada 2001 silam. Alat yang bertujuan untuk melacak teroris itu dikabarkan telah dibenamkan aplikasi XKeyscore yang digunakan untuk menyadap.
"Ini perlu ditelusuri akan peraNgkat yang dimanfaatkan untuk remote interception. Bahkan, jangan lupa juga hibah lainnya berupa laboratorium digital forensic yang juga perlu diselidiki," ungkapnya.
Apa yang disampaikan Heru senada juga dengan yang disampaikan Anggota BRTI M. Ridwan Effendi. Menurut Ridwan yang merupakan ahli teknologi penyadapan, dijelaskan bahwa dalam sistem yang terbangun sekarang, operator lebih bersifat pasif.
"Proses marking target (penentuan target yang disadap-red.) dilakukan secara remote (jarak jauh-red.) oleh Aparat penegak hukum (APH). Operator melakukan perekaman sebagai pembanding jika diminta atau secara sistem tidak memungkinkan dilakukan remote interception, seperti pada keadaan yang akan diintersepsi adalah nomor dari PSTN dg sistem elektro mekanik," jelas Ridwan.
Menurut ahli intersepsi itu, ada peluang bahwa Indonesia kecolongan dari tersadap dari perangkat yang dimiliki aparat penegak hukum. "Dugaan saya, ada peluang kecolongan dari perangkat yg dimiliki APH yang memungkinkan remote monitoring dari pembuat alat tersebut. "Terlebih kita pernah menerima hibah sistem intersepsi dari negara tetangga tersebut," ungkap Ridwan.
Dugaan lainnya, tambah Ridwan, kemungkinannya adalah dari penjual ponsel, yang dengan sengaja menginjeksikan software monitoring. "Software ini banyak dijual, yang dipakai misal suami memonitor istri atau sebaliknya. Software ini banyak dijual di pertokoan. Tapi kemungkinan ini kecil karena pasti pembelian ponsel ini tidak sembarangan," papar Ridwan.
Menurut Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Ronny F Sompie, pihaknya akan mengantisipasi adanya penyadapan yang dilakukan oleh pihak asing, khususnya Amerika dan Australia terhadap peralatan yang dimiliki oleh Polri.
"Kami sangat bergantung pada IT, (khususnya) dengan IT yang diproduksi dari luar negeri. Apakah IT yang kami beli, ataupun menjadi hibah dari negara yang membantu Kepolisian Indonesia, untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mendukung penyidikan termasuk Densus 88 harus kami antisipasi," kata Ronny,
Dijelaskannya, Mabes Polri meyakini Kepala Densus 88 Anti Teror Mabes Polri sudah mengetahui penyadapan tersebut. "Saya kira, Kepala Densus 88 pada saat di bawah Bareskrim Mabes Polri, sudah dari awal mengetahui kemungkinan-kemungkinan disadap. Saya harus menanyakan, apakah ada kemungkinan data yang ada di Densus 88 itu tersadap? dan terekam sehingga bisa disalah gunakan untuk kepentingan negara lain, termasuk dari Australia. Jika memang diketahui ada kegiatan penyadapan di perlengkapan milik Densus 88 Anti Teror, maka Polri akan mengevaluasi perlengkapan tersebut," tegas Ronny kepada wartawan. (sardem on merdeka.com)
Kilas Balik: Jual Indosat, Untung atau "Buntung"..?
Setelah tulisan saya sebelumnya menguak keuntungan dari penjualan PT. Indosat kepada Singapore technologies Telemedia (STT) yang merupakan anak usaha Temasek Holding Company, MNC (Multi National Corporation) asal Singapura.
Kali ini saya akan mencoba menganalisa kerugian kita akan penjualan PT. Indosat itu yang dilakukan pada masa pemerintahan Megawati, yang nyata merupakan alat bagi para lawan Megawati untuk menyerangnya dalam pertarungan Pilpres kali ini. Banyak yang mengatakan dengan menjual PT. Indosat kepada Asing ini berarti menjual kedaulatan kita.
Kedaulatan NKRI Dilecehkan Negara Tetangga
Indonesia Disadap, Apa Kerja BIN?
Kerja Badan Intelijen Negara (BIN) tengah disorot setelah telepon seluler Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) disadap oleh intelijen Australia. Banyak pihak mulai meragukan kerja BIN.
Padahal BIN mempunyai mempunyai alat canggih serta struktur organisasi yang kuat. Lembaga nonkementerian Indonesia ini juga memiliki Deputi Bidang Luar Negeri. Tugasnya adalah melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan dan operasi intelijen bidang luar negeri.
BIN juga memiliki Deputi Bidang Kontra Intelijen. Tugasnya melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan dan operasi kontra intelijen.
Benarkah BIN tidak tahu jika telepon seluler SBY disadap? "BIN tahu, cuma langkah-langkahnya kan tertutup, kita tahu tujuh KBRI disadap, BIN tahu tapi yang menginformasikan bukan intelijen. Jadi semakin kita tahu informasi jika kita disadap," kata pengamat intelijen Wawan Purwanto kepada merdeka.com, Selasa (19/11).
Lemahnya Intelijen Indonesia
Surat kabar asal Inggris the Guardian kemarin menurunkan laporan menyebutkan Australia pernah menyadap telepon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Agustus 2009.
Laporan itu berdasarkan bocoran rahasia dari Edward Snowden, mantan kontraktor Badan Keamanan Amerika Serikat (NSA).
Bukan hanya Presiden SBY saja yang disadap teleponnya tapi juga sejumlah pejabat, termasuk Ibu Ani Yudhoyono.
Kabar ini langsung membuat SBY dan sejumlah pejabat negara berang. Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa juga menyampaikan kemarahannya atas peristiwa ini.
Sebagai bentuk protes keras atas kejadian ini Indonesia menarik pulang duta besar di Australia.
Koalisi Partai Islam...?
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengajak Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk melakukan koalisi partai Islam. Hal itupun mendapatkan tangggapan dari Partai Amanat Nasional (PAN).
"PAN, PKB dan PPP memang sangat mungkin untuk berkoalisi lagi. Selain karena basis massa yang berdekatan, para pimpinan ketiga parpol ini juga secara personal sangat akrab, terutama para Ketumnya," kata Wakil Ketua Umum PAN Drajad Wibowo ketika dikonfirmasi, Selasa (12/11/2013).
Ketua Umum PAN Hatta Rajasa; Ketua Umum PPP Suryadharma Alie dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, kata Drajad, diketahui memiliki kedekatan personal belasan tahun sejak sama-sama di DPR.
Indonesia Dalam Operasi Spionase Elektronik Amerika
Snowden: AS Miliki Fasilitas Penyadapan di Jakarta
Amerika Serikat menyadap telepon dan memonitor jaringan komunikasi dari fasilitas pengawasan elektronik di Kedutaan Besar AS dan konsulat di seluruh Asia timur dan tenggara. Soal ini diungkapkan oleh whistleblower Edward Snowden, seperti dimuat oleh Sydney Morning Herald edisi hari ini, Selasa, 29 Oktober 2013.
Amerika Serikat menyadap telepon dan memonitor jaringan komunikasi dari fasilitas pengawasan elektronik di Kedutaan Besar AS dan konsulat di seluruh Asia timur dan tenggara. Soal ini diungkapkan oleh whistleblower Edward Snowden, seperti dimuat oleh Sydney Morning Herald edisi hari ini, Selasa, 29 Oktober 2013.
Sebuah peta rahasia yang berisi 90 daftar fasilitas pengintaian di seluruh dunia, termasuk fasilitas intelijen komunikasi di kedutaan besar di Jakarta, Kuala Lumpur, Bangkok, Phnom Penh dan Yangon. Pada 13 Agustus 2010, peta itu tidak menunjukkan fasilitas tersebut berada di Australia, Selandia Baru, Inggris, Jepang dan Singapura --negara yang dikenal sebagai sekutu terdekat AS.
Australia sepenuhnya menyadari luasnya spionase elektronik Amerika Serikat melawan tetangga dan mitra dagangnya. Selain itu, Negara Kanguru ini memiliki akses ke banyak data yang dikumpulkan oleh program itu.
Dimensi Ancaman Kedaulatan NKRI
 |
| Resolusi Jihad melawan Ancaman Pasukan Sekutu |
Menurut buku putih pertahanan tahun 2008. Ancaman terhadap Pertahanan dan Kedaulatan adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari luar maupun dari dalam negeri, yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan bangsa.
Negeri Amplop
Di Negeri amplopAladin menyembunyikan lampu wasiatnya “malu”
Samson tersipu – sipu, rambut keramatnya dituupi topi “rapi – rapi”
david coverfil dan rudini bersembunyi “rendah diri”
entah, andai Nabi Musa bersedia datang membawa tongkatnya
Badai Suap di Samudera Keadilan
Tertangkapnya ketua Mahkamah Konstitusi Akil Muchktar, membuat wajah penegakan hukum dinegeri ini menjadi tercabik-cabik. Wajah yang sejak awalnya sudah bopeng dan menakutkan bagi sebagian pencari keadilan dinegeri ini menjadi semakin ngeri dan takut. Andaikata benar Akil Muchtar menerima suap dari orang-orang yang berperkara maka sudah tak terbayangkan lagi akan nasib penegakan hukum dinegeri ini.
Akil Muchtar adalah ketua Mahkamah Konstitusi, sebuah lembaga yang dipercaya memegang amanah untuk menjaga konstitusi negeri ini agar tetap tegak dengan kokohnya. Tak terbayangkan oleh sekian ratus juta rakyat negeri ini jika seorang penyangga hukum itu ternyata roboh diterpa kasus suap.
Ketika Mahkamah Konstitusi Jelma Jadi Maling Konstitusi..??
Akil Mochtar, Ketua MK (Mahkamah Konstitusi) yang terjaring operasi tangkap tangan KPK dan saat ini statusnya adalah terperiksa menjadi bulan-bulanan publik dalam waktu 7 jam terakhir ini. Beberapa berita yang menggambarkan sosok Akil Mochtar kembali dimuat, antara lain bagaimana dirinya seperti “Malaikat” yang antikorupsi ketika dirinya minta diperiksa oleh Majelis Kehormatan Hakim (MKH) pada Desember 2010 atas tuduhan Refly Harun atas dugaan salah satu hakim MK menerima suap. Kemudian baru beberapa bulan yang lalu, Akil Mochtar juga berceloteh di Twitter menyoroti kasus suap di SKK Migas dengan mempertanyakan “Quo Vadis SKK Migas” dan menyebutnya sebagai “mempermalukan bangsa”.
Kisah Akil Mochtar akan menjadi sorotan publik, bahwa pejabat penyelenggara negara di Indonesia sering kali mencitrakan dirinya bersih dan jujur serta melontarkan kritik kepada pihak lain yang tersangkut kasus korupsi, padahal ketika dirinya menyampaikan kritik, saat itulah nuansa “Maling teriak Maling” sangat ketara sekali.
Mobil KPK, Hantu Bagi Maling Negara
Berita tertangkap-tangannya ketua MK dan 4 orang lainnya membuat terkejut banyak orang, namun bagi saya sendiri sama sekali berita itu tidak mengguncangkan. Mengapa? Sebab peristiwa itu hanyalah urutan atau giliran dari rentetan penangkapan oleh KPK yang memang sudah harus terjadi. Sebetulnya sudah jadi rahasia umum bahwa iklim dari pemerintahan dan sistem kelembagaan pemerintahan di Negara kita ini memberi peluang dan bahkan menyuburkan kebiasaan buruk korupsi.
Ketika disebut sebagai rahasia umum, itu bukan berarti hanya kabar burung dan desas-desus, namun sebetulnya adalah fakta-fakta nyata, yang saking banyaknya, sampai-sampai tak ada satu kekuatanpun yang bisa mengatasinya. Kebiasaan buruk ini sudah mendarah daging di tubuh lembaga-lembaga Negara, sampai-sampai terlontar kata sulit mencari figur pemimpin yang bersih. Selama ini kasus yang terendus sudah banyak sekali, kerugian Negara juga sudah bisa dihitung, trilyunan rupiah. Ada fakta angkanya, bisa disebut jumlahnya, mustahil tentunya kalau itu tidak ada koruptornya, atau ada uang nyasar tak bertuan?
Pekik " MERDEKA" Bung Karno Gemparkan Singapura
Terlalu lama sudah bangsa Indonesia menjadi negeri jajahan, sehingga kepekaan serta harga diri sebagai suatu bangsa telah hilang.
Kemerdekaan yang dimiliki sepertinya hanya sebuah mimpi, dan untuk itulah Bung Karno senantiasa memekikkan kata MERDEKA setiap orasinya. Bung Karno ingin menyadarkan rakyat Indonesia bahwa negeri ini memang sudah merdeka, bukan lagi sebuah mimpi.
Begini cara Bung Karno menggembleng bangsanya: Militan dan spartan! Salah satu “senjata” penggembleng bangsa adalah pekik “Merdeka!”. Dalam banyak kesempatan bertemu rakyatnya, rakyat yang paling bawah sebawah-bawahnya, sampai kepada rakyat kelas tinggi setinggi-tingginya, tanpa kecuali, Bung Karno tak pernah menanggalkan pekik “Merdeka!”.
Tak urung, pekik “Merdeka!” sempat pula menjadi kerikil baginya. Disebut kerikil karena dampaknya memang tidak sampai melukai kaki. Akan tetapi, “kerikil” kecil tadi, tetap menarik karena berkaitan dengan seorang diri seorang Sukarno.
Quick Count Mana Yang Lebih Akurat?
BERKAH VS KARSA IMBANG.
Survey Pigub Jatim Versi IDM: Patahkan hasil Survey Di Media Massa
Versi LSI (sample 350 TPS)
Berdasarkan hasil quick count Lingkaran Survei Indonesia (LSI), total suara hasil coblosan Pilgub Jatim yang masuk sudah mencapai 99%. Di urutan ketiga ditempati pasangan nomor urut 3, Bambang DH-Said Abdullah dengan raihan 11,95% suara. Sementara itu, pasangan nomor urut 2 Eggi Sudjana-Muhammad Sihat menjadi yang paling bontot dengan meraih hanya meraih 2,38% suara.
Jumlah total suara diambil dari hasil survei dari 350 TPS berdasarkan jumlah pemilih yang dipilih secara acak di seluruh wilayah di Kabupaten dan Kota dengan tingkat Margin of Error hanya 1 persen
.
Berdasarkan hasil quick count Lingkaran Survei Indonesia (LSI), total suara hasil coblosan Pilgub Jatim yang masuk sudah mencapai 99%. Di urutan ketiga ditempati pasangan nomor urut 3, Bambang DH-Said Abdullah dengan raihan 11,95% suara. Sementara itu, pasangan nomor urut 2 Eggi Sudjana-Muhammad Sihat menjadi yang paling bontot dengan meraih hanya meraih 2,38% suara.
Jumlah total suara diambil dari hasil survei dari 350 TPS berdasarkan jumlah pemilih yang dipilih secara acak di seluruh wilayah di Kabupaten dan Kota dengan tingkat Margin of Error hanya 1 persen
.
Versi IDM (sample 2.100 TPS)
Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Indonesia Developmnent Monitoring (IDM), untuk Pilkada Jawa Timur (Jatim). Survey dimulai tanggal 29 Agustus 2013 pukul 13.00 WIB sampai dengan 30 Agustus 2013 pukul 01.00 WIB dengan jumlah sample 2100 TPS di 29 Kabupaten, dengan tingkat kepercayaan 99% margin error 1% dengan hasil sebagai berikut:
Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Indonesia Developmnent Monitoring (IDM), untuk Pilkada Jawa Timur (Jatim). Survey dimulai tanggal 29 Agustus 2013 pukul 13.00 WIB sampai dengan 30 Agustus 2013 pukul 01.00 WIB dengan jumlah sample 2100 TPS di 29 Kabupaten, dengan tingkat kepercayaan 99% margin error 1% dengan hasil sebagai berikut:
Dana Pilgub Jatim Satu Putaran Hampir 1 Trilyun
....Artinya,
ada penghematan sebesar Rp 280 miliar dari angka Rp 943 miliar. Ketika
itu, KPU Jatim dan Bawaslu Jatim protes karena banyak anggaran teknis
yang dipangkas. Tapi, saat ini sudah disetujui semua pihak menjadi Rp
798 miliar.
Anggaran Pilgub Jatim pada 29 Agustus 2013 diputuskan untuk satu putaran mencapai Rp 798 miliar. Informasi yang diperoleh, anggaran itu terdiri dari Rp 576.045.731.721 untuk KPU Jatim, Bawaslu Jatim sebesar Rp 142.253.329.000, Polda Jatim Rp 55 miliar dan Kodam V/Brawijaya Rp 11 miliar. Totalnya menjadi Rp 784.299.060.721.
Kemudian, ditambah lagi anggaran untuk keperluan Desk Pilkada yang dikoordinir Biro Pemerintahan Setdaprov Jatim, Bakesbangpol, Disnakertransduk Jatim (akurasi DP4/Data Potensial Penduduk Pemilih Pemilu) dan Satpol PP untuk membantu keamanan. Jadi, totalnya mencapai angka Rp 798 miliar. "Jadi, memang benar jumlah semuanya anggaran untuk Pilgub satu putaran mencapai Rp 798 miliar. Dana itu sudah disetujui semua pihak. Kami juga sudah rapat dengan pihak KPU dan Bawaslu, mereka sudah setuju," tegas Sekdaprov Jatim Rasiyo ketika dikonfirmasi, Jumat (11/1/2013).
Serial Demokrasi Rakyat Cerdas: "Sayembara" Kecurangan Pilkadal Jatim
Menuju Pilgub Jatim yang lebih Bersih, Jujur dan Adil
Relawan Keluarga Berkah (RKB), punya cara unik untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur (Pilgub Jatim).
"Ini bentuk partisipasi yang tulus dan ikhlas untuk membantu menciptakan Pilgub Jatim yang lebih Bersih, Jujur dan Adil," ujar Ketua RKB A Iwan Dwi Laksono, Minggu (25/8/2013).
Ia menuturkan, sayembara berhadiah itu memiliki ketentuan bahwa masyarakat menyertakan foto atau video yang bisa membuktikan adanya praktik kecurangan dalam Pilgub Jatim.
Pilkadal Jawa Timur Harus Diawasi Ekstra Ketat
Masyarakat Jawa Timur (Jatim) diminta terus mengawasi intens pemilihan gubernuryang akan digelar pada 29 Agustus 2013 mendatang.
Pilgub Jatim 2013 diikuti empat pasangan, yakni nomor urut pertama Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa), pasangan nomor urut dua Eggi Sudjana-M Sihat (Beres), pasangan nomor urut tiga Bambang DH-Said Abdullah, dan pasangan nomor urut empat Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja (BerKah).
"Pemilukada Jawa Timur yang akan digelar pada 29 Agustus mendatang butuh pengawasan ekstra ketat di setiap tahapan penyelenggaraannya," kata Direktur Sosial Politik The Jakarta Institute La Ode Ahmadi kepada wartawan di Jakarta, Senin (26/8/2013)
Serial Demokrasi Rakyat Cerdas: Cukur Kampanye "Money Politic"
"Apalah artinya uang yang tidak seberapa, namun tidak berkah...."
Peneliti politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Siti Zuhro mengatakan untuk memutus mata rantai politik uang dan transaksional bisa dilakukan dengan menonjolkan sistem saweran dari konstituen kepada calon anggota legislatif.
"Partai yang bagus adalah menonjolkan kadernya yang bagus sehingga masyarakat mau ikut saweran untuk dana kampanye. Partai yang cerdas akan memilih orang yang mampu meyakinkan masyarakat," kata Siti Zuhro usai diskusi bertajuk "Potensi Caleg Artis dan Aktivis Muda di Pemilu 2014" di media center KPU, Jakarta, Jumat (3/5).
Siti mengatakan caleg yang memiliki kemampuan akan mengandalkan potensi yang dimilikinya untuk menggerakkan konstituen membantu kampanyenya. Namun menurut dia, caleg yang tidak memiliki kemampuan akan mengambil jalan pintas dengan memberikan uang kepada konstituennya.
4 Akal Bulus Rekayasa Dalam Pilgub Jatim 2013
Pelaksanaan Pilgub Jatim 2013 banyak keanehan dan keganjilan. Rumor adanya kecurangan untuk menjegal salah satu calon makin tak terelakkan.
Pertama, dimulai dengan aksi main kulak partai politik oleh salah satu pasangan calon. Tak pelak, manuver ini berhasil menyedot habis jumlah dukungan suara dan disinyalir sebagai upaya untuk menghadang laju salah satu pasangan calon .
Kedua, munculnya dualisme dukungan parpol pada kelompok pendukung pasangan Khofifah-Herman dan pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa). Akhirnya melalui putusan sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terbukti, ada tiga oknum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim yang diduga ‘main mata’ dengan tidak meloloskan pasangan Khofifah-Herman, meski secara administrasi dukungan parpol untuk mereka sah, apalagi pasangan Khofifah-Herman mendaftar lebih dulu.
Pilgub Jatim Sebagai Test Case Pilpres 2014
Ajang Perang Partai Jelang 2014
Pemilihan Gubernur Jatim 2013 ini menjadi taruhan bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Demokrat sekaligus test case untuk Pemilu dan Pilpres 2014 tahun depan.
Pemilihan Gubernur Jatim 2013 ini menjadi taruhan bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Demokrat sekaligus test case untuk Pemilu dan Pilpres 2014 tahun depan.
Siapapun yang menang akan meraih prestasi di 2014, sebaliknya pihak yang kalah akan berdarah-darah dalam Pemilu 2014.
Jika pasangan Khofifah-Herman kalah, diprediksi PKB akan hancur di Jawa Timur. Karena itu, PKB harus memenangkan Khofifah agar tidak binasa tahun depan.
Dua Kubu kyai NU Dalam Pilgub Jatim 2013
Duet anyar pasangan Cagub-Cawagub Jawa Timur 2013-2018 bertambah satu lagi. Ini terjadi pasca KPU Pusat pada akhirnya memutuskan untuk meloloskan pasangan Khafifah Indar Parawansa- Herman sebagai salah satu pasangan yang ikut bertarung dalam perhelatan politik lima tahunan Jawa Timur itu. Secara otomatis, duet yang diusung oleh poros Partai Kebangkitan Bangsa itu mendapatkan nomor urut 4, menyusul tiga pasangan lainnya. (Kompas.com, Kamis, 1/8/2013).
Lolosnya Khafifah dipandang oleh sebagian kalangan sebagai representasi Nahdlatul Ulama (NU) di Pilgub Jatim. Padahal, di bursa pilgub, tanpa mengesampingkan unsur ke-NU-an calon lainnya, masih ada satu nama lagi yang mempunyai akar kuat di NU, yakni Saifullah Yusuf (Gus Ipul). Bedanya, Khafifah terjun bertarung sebagai cagub, sementara Gus Ipul bertarung memperebutkan kursi cawagub.
Pilgub Jatim 2013, Pertarungan Kyai Tapal Kuda vs Kyai Sepuh
Kali ini, pasangan Khofifah-Herman dan pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa) saling klaim didukung kyai-kyai berpengaruh.
Kharisma dan ketokohan kyai memang memiliki daya magis bagi warga Nahdliyin di Jawa Timur. Karenya, baik Soekarwo dan Khofifah, merasa memperoleh restu dari sejumlah kyai dalam perhelatan Pilgub Jatim 2013 ini.
Bahkan, begitu yakinnya, hingga tim sukses Khofifah berani mengklaim, cagub perempuan yang kini menjabat sebagai Ketua Umum PP Muslimat NU itu sudah didukung oleh para Kyai di kawasan Tapal Kuda Jawa Timur. Masyarakat di kawasan ini dikenal sangat fanatik dan loyal kepada titah seorang kyai.
Bongkar Pendholiman Politik Pilkadal Cagub Jatim 2013
Membongkar Proyek Menggergaji Sang Bunda
Rupanya panggung politik Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur 2013 masih diwarnai perilaku elitnya yang kotor dan tak santun. Akibatnya, kemajuan demokrasi Jawa Timur justru makin mundur kebelakang. Mereka ini hanya memaknai politik sebatas merebut kekuasaan dengan segala cara.
Semua yang bisa dibeli, ia beli. Semua yang bisa diajak kongkalikong, ia rangkul. Banyak partai dan elit politik yang sudah ia ‘kulak’ dukungannnya. Keinginannya hanya satu, yaitu menjadi orang nomer 1 di Jawa Timur. Seandainya diperbolehkan, ia pun ingin sendirian saja melenggang maju sebagai Calon Gubernur (Cagub) Jawa Timur 2013.
Namun sayang, libido konsumeris kulak partai tersebut terganjal dengan langkah seorang perempuan yang hendak maju kepanggung Jatim I. Padahal strategi kulak partai itu dimaksudkan agar si perempuan ini tak punya kendaraan politik. Padahal pula perempuan itulah yang paling ditakutinya.
Politik Kartel & Kecurangan Pilkadal Cagub. Jatim 2013
Dalam filsafat atau ilmu politik, sebenarnya wacana politik kartel bukan merupakan hal baru. John Atkinson Hobson, seorang ekonom Inggris liberal-kiri, pernah memperkenalkan konsep kartel-ekonomi modern sebagai tanggapan terhadap situasi ekonomi antara 1902 dan 1938. Lalu, ada pula Karl Kautsky, pakar demokrasi sosial, yang sejak 1912 menyebutkan bahwa negara-negara besar, seperti Inggris dan Jerman, pernah membentuk kerja sama sebagai ”negara kartel” demi memenangi Perang Dunia II.
Sedangkan konsep partai kartel pertama dimunculkan pada 1992 oleh Peter Mair dan Richard S. Katz dalam beberapa karya mereka, antara lain dalam “Changing Models of Party Organization and Party Democracy”. Konsep partai kartel merujuk pada kehadiran partai politik sebagai sarana kerja sama atau “kolusi” berbagai pihak demi meraih kekuasaan atau melanggengkan kekuasaan yang sudah diraih.
Kemudian gagasan di atas dipertegas oleh Daniel Katz dan Peter Mair pada 1995, yang mencermati fenomena munculnya partai-partai baru yang disebut sebagai partai kartel. Partai kartel semula merupakan partai massa. Partai massa kerap tersingkir dalam kontes politik yang disebut pemilu karena idealismenya untuk mewujudkan cita-cita politik, yakni ”bonum commune”. Namun, dalam perjalanan waktu, idealisme itu terjebak pragmatisme, sehingga mereka mau melakukan koalisi dengan partai penguasa demi mewujudkan politik kekuasaan dari penguasa yang sedang berkuasa.
Melawan Pembajak Demokrasi
.jpg)
....negara yang adil dan bermartabat haruslah dimulai dari pemimpin yang adil dan jujur.....
Khofifah Indar Parawansa, calon gubernur Jawa Timur dan tim pendukungnya menggelar bedah buku berjudul "Melawan Pembajakan Demokrasi", Selasa (7/5/2013). Bertempat di Lobby Plaza Town Square Suite Surabaya, bedah buku selain dihadiri oleh Khofifah, juga dihadiri Rizal Ramli, Mantan Menteri Perekonomian; Otto Hasibuan, Ketua Ikatan Advokat Indonesia; serta Jimmy Oentoro, seorang penulis.
Rizal Ramli sendiri ketika menjadi pembicara bedah buku kali ini mengatakan dengan blak-blakan jika di Jawa Timur telah terjadi upaya kartel politik. "Caranya dengan menggerogoti parpol pendukung Khofifah sehingga Khofifah tidak bisa maju sebagai calon gubernur," kata Rizal Ramli.
Menurut Rizal, membeli seluruh parpol di Jawa Timur, supaya hanya mendukung salah satu pasangan tertentu merupakan upaya untuk membunuh demokrasi. "Marilah berkompetisi dengan fair, beberapa partai pendukung Khofifah saat ini diminta keluar, janganlah, itu tidak sehat dalam demokrasi," kata dia.
Politik Uang Kembali Kotori Pilkadal Gub. Jatim 2013
....Mereka menawarkan saya Rp. 500 juta dan jumlahnya terus naik dari hari ke hari hingga Rp. 4 miliar.....
Kelanjutan sidang dugaan pelanggaran kode etik oleh KPU Provinsi Jawa Timur kembali digelar di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP).
Ketua Umum DPP Partai Kedaulatan/PK Denny Cillah yang dihadirkan sebagai saksi mengungkapkan bahwa adanya upaya penjegalan Khofifah Indar Parawansa dan Herman S. Sumawiredja untuk tidak diloloskan di Pilgub Jawa Timur.
"Pada 13 Juni yang lalu, ketika saya mau menelepon, mendadak terdengar suara rekaman yang isinya skenario kita (PK) lari dari (mendukung) Khofifah-Herman ke incumbent. Ketika saya mendengarkan, ternyata suara Sekjen yang berbicara tentang dana Rp 20 miliar. Semua terekam tanpa saya ketahui," pungkasnya.
Kapolri Hoegeng, Tegas dan Jujur
Ada kisah menarik saat Kapolri Jenderal Hoegeng diberhentikan Presiden Soeharto. Banyak pihak motif politik ada di belakang pencopotan ini.
Sejak mau dilantik sebagai Kapolri, Hoegeng memang sudah tak cocok dengan Soeharto. Tahun 1968, Hoegeng menghadap Soeharto. Saat itu Soeharto meminta agar polisi tak lagi bertugas di medan tempur. Dulu memang Brigade Mobil Polri terjun di berbagai pertempuran seperti TNI, mulai operasi Trikora di Papua, hingga Dwikora di Pedalaman Kalimantan.
Apa jawaban Hoegeng?
Wooww.. Hutang Indonesia Rp 2.023 Trilyun
Utang pemerintah Rp 2.023 T, tiap WNI menanggung Rp 8,5 juta
Koalisi Anti Utang (KAU) menyoroti sikap pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono karena tidak pernah terbuka mengumumkan besaran utang dalam dan luar negeri ke publik. Dari pengamatan lembaga swadaya ini, besaran utang negara hingga Mei 2013 mencapai Rp 2.023,7 triliun.
Ketua KAU Dani Setiawan menyatakan, sejak SBY berkuasa pada 2004, peningkatan utang luar negeri pemerintah mencapai Rp 724,22 triliun. Peningkatan ini signifikan lantaran pada 2004, utang pemerintah baru sebesar Rp 1,299 triliun.
"Rata-rata setiap warga Indonesia menanggung utang sekitar Rp 8,5 juta," kata Dani dalam diskusi kemandirian bangsa di Tebet, Jakarta, Minggu (7/7).
Hilangnya Tempat Rakyat Mengadu
Yahya C Staquf, salah satu juru bicara Presiden KH Abudurrahman Wahid, memilih tinggal di Rembang bersama pamannya, KH Mustofa Bisri (Gus Mus) mengasuh Pondok Pesantren Raudlatuth Thalibin peninggalan ayahnya, KH Cholil Bisri.
PKS Terancam Dibubarkan
Dalam sidang perdana terdakwa korupsi kuota impor daging sapi Luthfi Hasan Ishaaq terungkap bahwa PKS menargetkan Rp 2 triliun untuk pemenangan Pemilu 2014 dari tiga kementerian yang diduduki kader PKS. Sesuai undang-undang, apabila sebuah lembaga berbadan hukum termasuk parpol terbukti menerima aliran dana haram, partai itu dapat dibubarkan.
Menanggapi hal itu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengaku siap membubarkan sebuah partai politik jika dalam fakta persidangan terbukti partai tersebut dialiri dana hasil korupsi. Terkait dengan fakta persidangan mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq, Gamawan masih menunggu hasil in-kracht persidangan.
Penipuan Publik Ala HTI
Di balik riuh gemuruh kegiatan yang menebar spanduk “Muktamar Khilafah”, ternyata menyisakan kisah tentang kebohongan publik. Para pengumpul massa menghalalkan segala cara untuk menunjukkan kepada pihak-pihak tertentu bahwa upaya mereka seakan mendapatkan dukungan masyarakat.
Ahad, 26 Mei 2013 lalu, di Gelora 10 Nopember Tambaksari Subaya, ribuan manusia memeriahkan pembukaan Muktamar Khilafah (MK) yang digelar Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) DPD Jawa Timur. Sebagaimana dilansir di situs berita HTI, acara tersebut diikuti oleh peserta yang berasal dari 31 kota/ Kabupaten se-Jawa Timur.
Siap Menang Gak Siap Kalah, Ditengah Arus Pilkadal Jatim 2013
Usung Khofifah-Herman, Internal PKB Dirundung Masalah
Keputusan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusung Khofifah Indar Parawansah dan Herman S Sumawiredja dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur memicu masalah di internal partai. Ketua Dewan Syuro DPW PKB Jatim, KH Abdussalam Mujib, mengaku keputusan itu tanpa melibatkan Dewan Syuro.
“Sampai pendaftaran Selasa kemarin kami tidak pernah membahasnya sama sekali. Tapi tiba-tiba didaftarkan saja,” kata Mujib.
Pengasuh Ponpes Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo, itu mengatakan, total partai pengusung pasangan Khofifah-Herman sebanyak 15,55 persen. Dari jumlah tersebut sebanyak 12,26 persen adalah suara dari PKB. Menurutnya, posisi pasangan Khofifah-Herman masih belum aman.
"Ini masih gambling. Kalau lolos verifikasi. Kalau tidak kan memalukan bagi PKB. Jika kondisinya seperti ini kenapa dulu-dulu tidak menjalin koalisi dengan PDIP saja," tegasnya.
Dalam mengusung calon, sambugnya, tentu harus melihat potensi menang. Selain itu, calon yang diusung harus jelas memiliki elektabilitas tinggi sehingga bisa menang. Atas polemik ini, dia mengaku akan menggelar rapat internal bersama sejumlah pengurus Tanfidz DPW PKB Jatim.
Film Sang Pencerah & Sang Kyai
.....Bahkan, Presiden SBY sempat menahan tangis lantaran ada beberapa adegan mengharu biru.....
Beberapa tahun terakhir perfilman Tanah Air memang disuguhkan dengan film-film horor dan seks. Tapi tak jarang film-film berkualitas juga dibikin, seperti film-film berlatar belakang sejarah.
Pada tahun 2010, sinaes muda Hanung Bramantyo menggarap film sejarah 'Sang Pencerah', yang merupakan kisah biografi pendiri Muhammadiyah KH Ahmad Dahlan. Meski mendulang kontroversi, film tersebut ditonton oleh lebih dari satu juta orang dan menjadi film terlaris sepanjang tahun 2010.
Namun, meski menjadi film paling laris pada 2010, tidak lantas membuat film ini berjaya di ajang FFI 2010. Hanung sudah mendaftarkan film tersebut di ajang FFI. Namun oleh panitia FFI 2010 film tersebut dinyatakan tidak lolos. Menurut juri FFI saat jumpa pers, Sang Pencerah tidak lolos lantaran ada beberapa adegan dalam film tersebut yang tidak sesuai dengan sejarah.
"Negara Freeport" TOLAK Pejabat Negara Indonesia
TURUT BERDUKA CITA....
Sejumlah pejabat dari Jakarta termasuk Menteri ESDM, Jero Wacik dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar yang hendak terbang dan melihat langsung kondisi musibah longsor di PT Freeport Indonesia, tidak diberi izin oleh perusahaan tersebut.
Hal ini disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat memberikan keterangan pers mendadak di kantor presiden, Jakarta, Senin (20/5).
"Semula menteri ESDM, menakertrans akan berangkat ke lokasi, tapi permintaan dari Freepot di Tembaga Pura sementara mereka ingin fokus, konsentrasi untuk jalankan tugas. Dan memohon kepada jakarta agar kehadiran pejabat dari Jakarta menunggu beberapa saat sampai situasinya tepat," kata SBY.
Kaderisasi & Agenda PKS
Kaderisasi
Pertama-tama, saya menuliskan pengalaman saya ini tidak untuk menjatuhkan atau menjelek-jelekkan salah satu partai besar di Indonesia. Saya hanya ingin berbagi pengalaman untuk menjadi bahan renungan para pembaca agar dapat lebih mengenal PKS dari dalam.
Tulisan ini dimaksudkan agar masyarakat dapat mengenal PKS secara objektif, agar rakyat Indonesia mengetahui apakah PKS benar-benar mengusung kepentingan rakyat Indonesia atau justru sedang mengkhianati masyarakat dan para kadernya sendiri dengan sentimen keagamaan serta jargon sebagai partai bersih. Sayangnya, banyak masyarakat dan orang-orang di dalam tubuh PKS ini pun tidak menyadarinya.
Bagian tersebut akan saya jelaskan secara singkat di akhir cerita saya, dan sekarang saya ingin berbagi dulu kepada para pembaca mengenai sistem pengkaderan PKS yang sangat canggih dan sistematis sehingga dalam waktu singkat membuatnya menjadi partai besar.
PKS Lapor Polisi, KPK Jalan Terus Jerat Sapi
"Silakan saja. Laporan itu kan tidak membuat KPK surut dalam melakukan penegakan hukum, dalam mengusut kasus LHI," kata Jubir KPK Johan Budi ketika dikonfirmasi, Minggu (12/5/2013).
Johan bersama dengan tim penyidik KPK yang mendatangani kantor DPP PKS untuk mengambil mobil -- enam mobil mewah yang terkait dengan pencucian uang Luthfi -- akan dilaporkan PKS ke polisi. PKS akan mengadu dengan aduan perbuatan tidak menyenangkan dan pencemaran nama baik, dan kebohongan publik.
Sistem Outsourcing Peras Keringat Buruh
Sistem kerja kontrak dan outsourcing kini menjadi sistem kerja yang kian marak di Indonesia. Keberadaannya bukan hanya di pabrik-pabrik, melainkan juga di sektor-sektor lain, seperti jasa (hotel, restoran, mall), dan bahkan di dunia pendidikan (sekolah, kampus), dan sebagainya. Dengan adanya sistem kerja kontrak dan outsourcing, kaum buruh tidak mendapatkan jaminan dan perlindungan kepastian kerja, selalu berada dalam bayang-bayang PHK sewaktu-waktu, mendapatkan komponen upah yang berbeda dari buruh dengan status kerja tetap, tidak boleh berserikat (mengalami union busting), dan masih banyak hak-hak buruh lainnya yang tidak didapatkan buruh dengan status kerja kontrak dan atau outsourcing.
Beban kerja berat yang ditimpakan pada buruh kontrak dan outsourcing pun seolah tak dapat ditolak lagi, ditambah dengan semakin intensifnya pemberlakuan sistem kerja skorsing pada buruh-buruh kontrak di berbagai pabrik tanpa pemberian uang lembur. Status kerja yang hanya bersifat sementara dan tanpa hubungan yang jelas ini menjadikan buruh kontrak dan outsourcing penuh kerentanan. Di tengah meningkatnya berbagai kebutuhan hidup dan semakin sulitnya mengakses pekerjaan yang layak, kaum buruh Indonesia pun seolah tak punya pilihan, selain menerima pekerjaan sebagai buruh kontrak dan outsourcing.
Ada Lambang Pancasila di Seminar Khilafah
Menurut Hizbut Tahrir, Demokrasi bertentangan dengan Sistem Islam/ Khilafah.
Menurut Hizbut Tahrir, Demokrasi adalah sistem Kufur!
Menurut Hizbut Tahrir, Demokrasi harus dicampakkan
Akan tetapi ada lambang demokrasi, Garuda Pancasila dalam seminar khilafah oleh Hizbut Tahrir.
Muslimah HTI DPD I Sumsel mengadakan Workshop Tokoh Muslimah Sumsel, pada hari Sabtu, tanggal 20 April 2013, pukul 08.00-15.30 WIB, bertempat di Aula Bina Pemprov Sumsel. Adapun tema workshop tokoh Muslimah Sumsel adalah “PERAN POLITIK PEREMPUAN DALAM SISTEM ISLAM (KHILAFAH) VS SISTEM DEMOKRASI”.
Ya, begitulah para pengasong khilafah, hizbut thoghut indonesia.
Salam,
Hizbut Tahlil Indonesia
Subscribe to:
Posts (Atom)
